Play all audios:
JAKARTA, IDN TIMES – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengaku tidak mengetahui soal pembelian lahan seluas 70 hektare oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana
Jaya. Pembelian lahan ini menjadi sorotan usai diungkap anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke publik. Ia mengatakan tak mengetahui secara pasti kapan
pembelian lahan itu dilakukan Sarana Jaya. Oleh karena itu, Riza akan mengecek keberadaan lahan yang dibeli Sarana Jaya. "Nanti kami akan cek sendiri berapa tahun itu mencapai 70
hektare, apakah dua tahun, tiga tahun, atau apakah empat tahun ke belakang. Kami akan cek di mana dan sebagainya," kata Riza seperti dikutip dari _ANTARA_, Kamis (18/3/2021) malam. 1.
RIZA AKUI TERIMA LAPORAN RUTIN DARI BUMD Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Instagram.com/bangariza) _BACA JUGA: KETUA DPRD: LAHAN RUMAH DP 0 RUPIAH DIBELI BERDASARKAN KEPUTUSAN
ANIES_ Meski begitu, Riza mengaku dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu menerima laopran rutin dari perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Sarana Jaya. Akan
tetapi, ia tak bisa menghapal semua laporan yang masuk tersebut. Adanya kasus tersebut membuat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI dinilai tidak transparan dalam pembelian lahan oleh Pemprov
DKI. "Tentu ada laporan rutin, laporan ke Pemprov, laporan ke DPRD. Saya tidak hafal satu-satu, kalau semuanya dihafal tidak mungkin," kata dia. 2. PSI SOROTI PEMBELIAN LAHAN
SELUAS 70 HEKTARE Lanjutkan membaca artikel di bawah EDITOR’S PICKS IDN Times/Gregorius Aryodamar P Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari, mengungkapkan Sarana Jaya telah
membeli lahan seluas 70 hektare. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum memberikan penjelasan rincian keberadaan dan rencana pembelian lahan tersebut kepada DPRD DKI.
"Selama ini terdapat banyak kejanggalan proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Misalnya, data tidak dibuka ke publik, data diberi H-1 atau bahkan di hari rapat sehingga tidak
sempat dipelajari. Kemudian muncul anggaran ratusan miliar bahkan triliunan secara tiba-tiba," ucap Eneng secara terpisah, Kamis (18/3/2021). Menurutnya, pembelian lahan ini terungkap
saat Komisi B DPRD DKI menggelar pertemuan bersama Sarana Jaya pada Senin (15/3/2021). Rapat tersebut beragendakan evaluasi program rumah DP 0 rupiah setelah Direktur Sarana Jaya Yoory C
Pinontoan terjerat kasus dugaan korupsi. Akan tetapi, pertemuan tersebut terpaksa ditunda karena Saraa Jaya tidak bisa menjelaskan rincian keberadaan lahan. Akhirnya, DPRD DKI memberikan
tenggat waktu dua minggu kepada Sarana Jaya untuk mencari data terkait lahan 70 hektare tersebut. 3. PEMPROV DKI DIMINTA TIDAK MENUTUPI DATA ANGGARAN PENGADAAN TANAH Pemprov DKI Jakarta
Tetapkan Kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Rabu (9/9/2020) (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta) Menurut Eneng, kasus mafia yang saat ini disoroti publik bisa dihindari dengan adanya
sistem pengadaan tanah yang transparan. Pemprov DKI pun diminta untuk terang-terangan menyampaikan data pembelian lahan, mulai dari nilai jual objek pajak (NJOP), harga penawaran dari
pemilik lahan, harga yang disepakati, hingga nama penjual. Tidak hanya itu, Eneng turut mengajak masyarakat mengawal kasus rumah DP 0 rupiah agar penegak hukum bisa membongkar kasus mafia
tanah yang merugikan pemerintah, masyarakat dan negara. Kejadian ini juga diharpakan bisa menjadi momentum bagi Anies dan jajarannya membenahi proses penganggaran. "Kasus mafia tanah
seperti di Sarana Jaya, bisa dihindari apabila ada sistem pengadaan tanah yang transparan. Oleh karena itu, jual-beli tanah oleh Pemprov DKI harus dilakukan terbuka agar tidak ada celah main
mata," kata dia. _BACA JUGA: BAHAS KASUS RUMAH DP 0 RUPIAH, PERTEMUAN DPRD-PD SARANA JAYA DITUNDA_