Saat ini, masyarakat Indonesia khususnya peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tentu sedang merasa menjadi korban

_“prank”_ (gurauan) Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Pasalnya, Jokowi tetap menaikkan iuran anggota BPJS meski aturan yang melandasi kenaikan itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA)

melalui putusan Nomor 7P/HUM/2020 tertanggal 27 Februari 2020. Kurang dari tiga bulan, tepatnya 6 Mei 2020, Jokowi malah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang

kenaikan iuran BPJS. Dalam penjelasannya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan pemerintah sudah mengikuti putusan MA dengan mengubah struktur tarif

Sementara kelas II tidak ada perubahan. Terlepas dari penjelasan pemerintah, Perpres terbaru tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan tetap menyalahi putusan MA karena sesungguhnya alasan MA

membatalkan Perpres lama bukan karena masalah besaran nominalnya tapi lebih kepada langkah pemerintah dalam menaikkan iuran BPSJ. MA melihat alasan pemerintah untuk menaikkan iuran karena

adanya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat dibuktikan. Masalah sebenarnya terletak pada buruknya manajemen BPJS secara keseluruhan, sehingga menaikkan iuran

tentu bukan solusi yang efektif. Masalah-masalah ini tidak terjawab dalam Perpres yang baru. Selain itu, Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga

masalah jika ditinjau dari perspektif hukum: 1. BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) 1945 DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI Sama seperti Perpres yang telah dibatalkan MA,

Perpres terbaru juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) dan (3) serta Pasal 34 Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut menjamin hak atas kesehatan dan jaminan

sosial bagi warga negara dan pemerintah wajib untuk memberikannya sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) warganya dalam mendapatkan jaminan kesehatan. Perpres yang

terbaru juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional , UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang layak, adil, dan merata bagi seluruh

rakyat Indonesia. Perpres yang baru memungkinkan pemerintah mengelak dari kewajibannya untuk memberikan fasilitas jaminan kesehatan dengan menyuruh masyarakat membayar iuran tanpa

memperhatikan kemampuan warganya. 2. MENYALAHI PROSEDUR PEMBUATAN ATURAN Dari prosedur hukum, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 juga menyalahi aturan. Pasal 55 UU No.15 Tahun 2019 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa proses penyusunan Perpres harus melewati tahapan pengharmonisasian. Tahapan ini dilakukan untuk menjamin tidak ada pertentangan norma

peraturan sejenis atau bahkan peraturan lebih tinggi. Jika tahapan ini dilakukan dengan benar, Perpres No. 64 Tahun 2020 yang menaikkan iuran BPJS seharusnya tidak diterbitkan. Pasal 31 Ayat

(3) UU No.5 tahun 2004 tentang MA juga menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibatalkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini berarti Perpres No. 64 Tahun 2020 yang

mengacu pada Perpres yang sudah dibatalkan juga tidak dapat digunakan lagi, termasuk tidak boleh dibuat kembali. 3. LANGGAR TIGA ASAS PENTING DALAM HUKUM Perpres ini juga melanggar tiga asas

penting dalam hukum yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas _erga omnes_ (mengikat semua pihak). Asas kepastian hukum adalah merupakan salah satu asas hukum yang menjadi prinsip

dasar pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memastikan segala permasalahan hukum yang timbul dapat terselesaikan atau paling tidak dapat mengurangi permasalahan yang timbul. Lalu

asas keadilan mengharuskan setiap materi perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Asas _erga omnes_ yaitu putusan MA tidak hanya mengikat bagi

pihak yang mengajukan perkara di MA, melainkan mengikat juga semua warga masyarakat. Keberadaan Perpres ini melanggar asas pertama karena pemerintah menciptakan ketidakpastian hukum dengan

mengeluarkan aturan yang sudah dibatalkan secara hukum oleh MA. Perpres ini juga tidak memenuhi asas keadilan karena hanya memberikan keringanan pada peserta kelas III saja. Sementara di

tengah kondisi ekonomi yang runyam akibat pandemi COVID-19, semua orang terdampak. Terakhir, Perpres terbaru yang hanya menangguhkan kenaikan iuran pada peserta kelas III melanggar asas

mengikat semua pihak putusan MA. Putusan MA yang membatalkan Perpres sebelumnya mengikat bagi semua pihak, bukan hanya pihak yang mengajukan permohonan penolakan kenaikan iuran, yaitu

peserta kelas III, tapi juga peserta kelas I dan II. Jika Perpres No. 64 Tahun 2020 tetap dilaksanakan maka setidaknya ada dua konsekuensi hukum yang bakal dihadapi Indonesia. 1. ANCAM

REPUTASI INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Artinya segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan dan pemerintahan harus

senantiasa berdasarkan atas hukum. Ketentuan ini pun berlaku untuk presiden dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi, presiden tidak bisa menjalankan kekuasaannya dengan sewenang-wenang tanpa

memperhatikan aturan hukum yang ada. Meski memang tidak ada sanksi langsung yang dapat diberikan MA kepada presiden apabila tidak menjalankan putusan MA, sudah selayaknya presiden

mematuhinya karena dalam sumpah jabatannya, salah tugas kewajiban presiden adalah memegang teguh pelaksanaan UUD 1945. Presiden sebagai penguasa tertinggi negara juga harus memberikan contoh

kepada warga negaranya dalam menghormati dan menjalankan putusan pengadilan. Tindakan Jokowi mengeluarkan Perpres tersebut menjadi preseden buruk yang berbahaya jika tidak dikoreksi karena

berpotensi dapat ditiru oleh pejabat negara lainnya. 2. MERUSAK TATANAN SISTEM KETATANEGARAAN Pemikir politik Prancis Montesquieu memperkenalkan teori _trias politica_ yang menjadi landasan

hukum tata negara di berbagai negara. Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membentuk UU), eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan UU),

dan yudikatif (kekuasaan untuk menilai UU). Pembagian kekuasaan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan jika kekuasaan hanya dipegang satu pihak. Indonesia merupakan

salah satu negara yang menganut asas _trias politica_ tersebut. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amendemen UUD 1945 telah menerapkan prinsip saling kontrol antara lembaga legislatif

(Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (MA dan Mahkamah Konstitusi (MK)) untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut. Dalam sistem tata

negara Indonesia, MA memiliki kewenangan untuk memastikan peraturan perundang-undangan di bawah UU yang dikeluarkan pemerintah sudah selaras dengan UU. Proses ini disebut hak uji materi. Apa

yang dilakukan Jokowi dengan mengeluarkan Perpres No. 64 Tahun 2020 adalah bentuk pengabaian fungsi kontrol dari lembaga yudikatif. Hal ini akan berakibat pada rusaknya sistem ketatanegaran

di Indonesia. Legalitas tertinggi dalam pembentukan hukum terletak pada kedaulatan rakyat, sehingga semua peraturan selayaknya harus mencerminkan segala kebutuhan dan kepentingan rakyat.