tirto.id - Presiden Joko Widodo mengatakan tujuh staf khusus milenial yang dia perkenalkan ke publik di Istana, Jakarta pada November 2019 lalu bakal menjadi "teman diskusi"-nya;

akan "memberikan gagasan-gagasan segar yang inovatif"; dan akhirnya dapat membantu memajukan negara dengan "cara-cara yang _out of the box_." __ Orang-orang terpilih itu

adalah Adamas Belva Syah Devara, Putri Indahsari Tanjung, Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Gracia Billy Mambrasar, Angkie Yudistia, dan Aminudin Ma'ruf. Hampir setahun para

staf khusus milenial itu mendampingi Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun, ekspektasi Jokowi saat memperkenalkan mereka nampaknya belum terpenuhi, kata peneliti dari Indo

"Kita tidak bisa berharap karena memang [staf khusus milenial] tak memiliki wewenang lebih. Meski pada awalnya Presiden Jokowi berharap ada terobosan, namun secara riil politik memang

berat dan susah. Karena kalah kuat dengan oligarki yang mengitari Presiden," kata Imam. Angkie Yudistira, seorang penyandang disabilitas, misalnya, semestinya bisa mendorong berbagai

kebijakan pro-disabilitas. Namun, yang terjadi justru mundur lewat UU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Baca juga: "Sebaliknya, stafsus milenial dinilai oleh banyak pihak tidak

mumpuni dan konflik kepentingan," tambahnya. Kasus konflik kepentingan terjadi beberapa kali selama hampir setahun ini. Ravio Patra, peneliti independen kebijakan publik, sempat

mengkritik Billy yang diduga terlibat konflik kepentingan dalam proyek-proyek pemerintah di Papua lewat perusahaannya, PT Papua Muda Inspirasi. Belakangan, pada 23 April, Kementerian

Koperasi dan UKM mengeluarkan bantahan terhadap pernyataan Billy tentang dukungan uang bagi pengusaha muda yang tergabung dalam perusahaannya. Billy juga sempat membuat ramai setelah mencuit

tentang "kubu sebelah"--merujuk ke kelompok oposisi pemerintah. Kedua adalah Andi Taufan. Andi disorot karena mengirimkan surat dengan kop surat Istana untuk meminta daerah

mendukung program Desa Lawan COVID-19 dengan melibatkan perusahaannya, PT Amartha, pada 1 April 2020 lalu. Surat itu lantas ditarik dan Andi mengundurkan diri. Ketiga adalah Adamas Belva.

CEO Ruang Guru itu tersangkut konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja. Ruangguru disebut-sebut mendapat proyek Kartu Prakerja lewat penunjukan langsung, bukan lewat mekanisme

tender. Belva juga mengundurkan diri pada 17 April. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengingatkan kembali kritik mereka tahun lalu, bahwa tugas pokok dan fungsi

staf khusus milenial tidak jelas. Dan itu semakin kentara setelah satu tahun berjalan. Sebagai contoh, para stafsus milenial tidak terlihat dalam membantu penanganan COVID-19 dalam bentuk

memberikan rekomendasi keterbukaan informasi. "Jadi hal yang sangat _basic _tentang informasi itu nyatanya di era Jokowi sangat tertutup," kata Wana kepada reporter _Tirto_, Rabu.

Di sisi lain, karena menerima gaji hingga Rp51 juta per bulan, sudah semestinya mereka bekerja berdasarkan parameter hasil dan itu bisa dilihat publik. "Kami khawatir stafsus digunakan

untuk alat legitimasi membuat atau mencari proyek," katanya. "Jangan sampai mereka menjadi pion-pion juga di dalam sistem politik tersebut." Baca juga: Atas dasar itu semua,

menurutnya, kini Jokowi tinggal memilih di antara dua opsi: antara memberikan tanggung jawab yang jelas kepada mereka atau sekalian membubarkannya saja. Wana sendiri condong kepada pilihan

nomor dua. "Stafsus saat ini kinerjanya enggak signifikan, lebih baik ditiadakan." Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan merespons soal kinerja staf khusus milenial. "Staf

khusus Presiden Pak Ari Dwipayana koordinatornya, tidak langsung di bawah KSP sehingga akan lebih tepat bertanya ke beliau," kata Moeldoko, Rabu (21/10/2020). Kami telah menghubungi Ari

Dwipayana. Namun, ia tidak merespons. Kami juga meminta komentar tiga staf khusus milenial, yakni Angkie Yudistia, Billy Mambrasar, dan Aminuddin Ma'ruf. Aminuddin dan Angkie tidak

merespons, sementara Billy enggan berkomentar.