Cina, yang memiliki sengketa maritim di Laut Cina Selatan dengan Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya, mengukuhkan peraturan penjaga pantai ini di tahun 2021 yang akan berlaku efektif

pada tanggal 15 Juni 2024 tentang UU Penjaga Pantai yang akan mengizinkan penahanan orang asing yang dicurigai melakukan pelanggaran. Cina mengesahkan UU Penjaga Pantai ini pada 22 Januari

2021, yang memungkinkan negara itu mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk penggunaan senjata ketika kedaulatan nasional, hak kedaulatan, dan yurisdiksi dilanggar secara ilegal oleh

organisasi atau individu asing di laut. Peneliti CSIS, Muhammad Waffaa Kharisma, mengatakan aturan ini akan semakin membuka peluang konflik di kawasan termasuk di Laut Natuna Utara yang

RECHARGE PENGETAHUANMU DI TENGAH MINGGU, BIAR TOPIK OBROLAN MAKIN SERU!  "Kalau ada penangkapan dan penahanan sepihak, itu sudah eskalasi baru. Tetapi yang lebih biasanya kita dengar

adalah dengan kontak koersi temporer seperti menabrakkan kapal dan menyemprot tembakan air," tambahnya.  Menurut Waffaa, selama ini Cina telah melakukan serangkaian upaya untuk

memperkuat klaim sepihak atas Laut Cina Selatan. Ia menilai pendefinisian area maritim yang disebut berada dalam yurisdiksi Cina di undang-undang tersebut tidak terlalu spesifik. "Yang

pasti, aturan ini menuntut mereka yang berpotensi terkena dampak untuk meningkatkan aset yang di-_deploy_ sehingga tidak mudah ditangkap,” kata Waffaa. ATURAN PENJAGA PANTAI_ _CINA

BERPOTENSI MEMANTIK KETEGANGAN BARU Hal senada disampaikan Kepala Pusat Studi ASEAN Universitas Airlangga, Vinsensio Dugis, yang mengkhawatirkan adanya aturan baru yang digagas Cina itu. Ia

menjelaskan, ketika itu diberlakukan, Cina memiliki kewenangan untuk menangkap siapa pun yang dianggap melanggar hukum otoritas Cina. "Ini bisa menghadirkan krisis lebih lanjut karena

menyangkut kapal tempur dari negara lain yang merasa perairan tersebut merupakan wilayahnya, seperti Filipina dan Vietnam. Ini sangat berpotensi membuat ketegangan baru,” ujarnya. Selain

itu, ujarnya, peraturan ini belum jelas mengatur hubungan dengan masyarakat sipil seperti nelayan akan seperti apa jika Cina melakukan kewenangan sesuai hukum yang mereka terapkan. 

"Saya agak khawatir ini menimbulkan ketegangan terbuka. Cina lawan siapa,” ujarnya. "Saya khawatirkan nanti interpretasi Cina juga termasuk Laut Natuna Utara,” kata dia seraya

menambahkan dampaknya jangka panjang jika yang mereka maksud ke wilayah tradisional yang mereka klaim. FILIPINA UPAYAKAN KOORDINASI DENGAN CINA Baru-baru ini, Presiden Filipina Ferdinand

Marcos Jr. menyatakan bahwa peraturan yang akan diterapkan penjaga pantai Cina adalah suatu eskalasi dan "mengkhawatirkan” karena mengizinkan otoritas Cina melakukan penahanan orang

asing di Laut Cina Selatan.  "Kebijakan baru yang mengancam akan menahan warga negara kita sendiri, itu berbeda, itu justru akan memperburuk situasi,” kata Marcos seperti dikutip

Reuters ketika melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam. "Filipina akan mengupayakan segara cara untuk berkoordinasi dengan Cina agar menghentikan aksi agresif itu dan mengizinkan

nelayan Filipina untuk menangkap ikan di Laut Cina Selatan,” kata Marcos. Jika aksi agresif itu dapat diatasi, kata Marcos, semua pihak baru bisa membicarakan bisnis dengan cara damai. Cina

berulang kali terlibat konflik dengan Filipina dan menuduh kapal Filipina melakukan pelanggaran di wilayah Laut Cina Selatan. Puncaknya pada Oktober 2023 ketika tiga nelayan Filipina tewas

di Laut Cina Selatan yang disengketakan setelah kapal mereka secara tidak sengaja ditabrak oleh kapal komersial yang lewat. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan aturan tersebut bertujuan 

menegakkan hukum dan ketertiban maritim agar lebih baik lagi. "Tidak perlu ada individu atau entitas yang khawatir selama tidak ada tindakan pelanggaran yang dilakukan," kata Juru

Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning dalam konferensi pers yang disiarkan ANC Digital. Terkait hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Roy Rolliansyah Soemirat

mengatakan Indonesia menekankan kembali posisi ASEAN perlunya menahan diri dalam melakukan aktivitas di kawasan guna menghindari eskalasi perselisihan yang dapat memperumit situasi dan 

memengaruhi perdamaian serta stabilitas di kawasan. LATGAB MILITER ASEAN PERTAMA To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5

video Dalam beberapa kesempatan, Indonesia menyatakan bukan merupakan pihak yang bersengketa dengan Cina di kawasan Laut Cina Selatan, namun dalam beberapa kasus sempat terlibat konflik

dengan Cina di perairan Natuna.  Cina mengklaim kawasan tersebut berada di wilayah yang disebut "sembilan garis putus-putus" yang secara historis diklaim sebagai wilayah

tradisionalnya. Pengadilan arbitrase PBB pada 2016 telah menolak klaim Cina tersebut dan klaim tersebut dinyatakan "tidak sah" tapi Cina menolak keputusan itu. PEMERINTAH ASEAN

HARUS TEGAS Waffaa mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mempertegas bahwa unilateral assertion of claim yang berpotensi meningkatkan tensi tidak dapat dibela dan perlu terus menekankan

penyelesaian sengketa lewat jalur dialog dan hukum internasional. "Indonesia meningkatkan kerja sama _coastguard_ dengan negara-negara tetangga guna meningkatkan kapasitas mengamankan

diri dan merespon interaksi antarsesama _coastguard_," kata dia. Sementara Dugis berpendapat bahwa pemerintah negara ASEAN harus mengeluarkan pernyataan keberatan jika nantinya aturan

ini akan membuat rumit masalah di Laut Cina Selatan. "Filipina kan sudah, Sudah sepantasnya negara lain juga menyampaikan concernnya terkait hal ini," ujar dia. (ae)