Play all audios:
JAKARTA, IDN TIMES - Pengamat kebijakan publik Yayat Supriatna mengatakan bahwa wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pembatasan arus balik ke Jakarta harus dibarengi dengan
jaminan supaya warga tidak keluar dari ibu kota. “Sekarang pertanyaannya kalau orang diancam kalau keluar dari Jakarta dan kembali dilarang, pertanyaannya, bagaimana melindungi supaya mereka
tidak ke luar dari Jakarta,” kata dia ketika dihubungi _IDN Times_, Rabu (13/5) sore. 1. WARGA JAKARTA TERANCAM SECARA KESEHATAN DAN EKONOMI Seorang warga yang terjaring razia penindakan
pelanggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Satpol PP bersiap menjalani hukuman dengan cara membersihkan sampah di Tanah Abang, Jakarta, Rabu (13/5/2020) (ANTARA
FOTO/Akbar Nugroho Gumay) Yayat menjelaskan ada dua faktor seseorang memilih ke luar wilayah Jakarta atau mudik saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung. Mulai dari faktor
daya tarik dan daya dorong. Warga Jakarta memiliki dua ancaman saat pandemik COVID-19 dan PSBB berlangsung, yakni ancaman kesehatan dan ekonomi. “Jadi mereka itu terbelenggu tidak ada
pilihan,” kata dia. _BACA JUGA: ANIES: 1,6 PERSEN PENERIMA BANSOS TIDAK TEPAT SASARAN BISA JADI DRAMA_ 2. SUPAYA WARGA TAK KELUAR DARI JAKARTA, PEMPROV PERLU BERI BANTUAN Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta) Lanjutkan membaca artikel di bawah EDITOR’S PICKS Pemerintah DKI Jakarta sebaiknya memiliki solusi agar masyarakat tidak mudik dengan
memberikan bantuan. Pemberiannya juga, menurut dia harus melihat siapa yang bisa mendapatkannya. Karena warga Jakarta terdiri dari berbagai macam orang yang berasal dari luar daerah dan
memiliki KTP Non-DKI, maka Anies perlu membantu mereka. “Makanya di sini harusnya Pemprov DKI data siapa yang mau mudik dan tidak, jika mudik sekarang mungkin gak bisa dibantu (bansos), jika
tidak mudik, tetap di Jakarta akan dibantu,” ujarnya. 3. PILIH BALIK KE KELUARGA DI KAMPUNG KARENA TAK ADA PEMASUKAN UNTUK BERTAHAN HIDUP IDN Times/Tunggul Damarjati Pelarangan tidak mudik
jika tidak dibarengi dengan jaminan bantuan malah akan membuat masyarakat nekat akibat kebutuhan yang mendesak. Sedangkan, kata Yayat masyarakat lebih memilih bergantung pada keluarga di
kampung halaman karena di Jakarta tidak ada bantuan. “Harusnya seperti ini dibantu, kalau ditakut-takuti orang lama-lama tidak takut, enggak apa-apa kata mereka, karena pilihannya, pilihan
kehidupan,” ujarnya. _BACA JUGA: PAKET BANSOS PEMPROV DKI BERTAMBAH JADI RP255 RIBU, APA SAJA ISINYA?_