Konsep _omnibus law_ dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak mengundang perhatian publik pasca pidato Joko “Jokowi” Widodo saat dilantik sebagai presiden untuk

periode kedua tahun lalu. Pemerintahan Jokowi menilai _omnibus law_ dapat menjadi solusi dari permasalahan ketidakharmonisan dan jumlah regulasi berlebih dalam peraturan perundang-undangan.

Penggunaan istilah _omnibus law_ merupakan hal baru. Namun, secara isi dan fungsi, metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi

satu peraturan sebenarnya sudah pernah digunakan dalam pembentukan Undang-Undang (UU). Contohnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), UU No.7 tahun 2017 tentang

UU Pemilu, misalnya, mengatur juga soal lembaga penyiaran, partai politik, dan hak asasi manusia tetapi masih dalam koridor pemilihan umum. Berbeda dengan UU omnibus sebelumnya, UU Cipta

Kerja yang disahkan kilat minggu lalu memasukkan berbagai macam peraturan lintas sektoral yang sangat luas dan tidak jelas koridor keterkaitannya. Apabila kita tidak ingin mengulangi proses

buruk legislasi yang terjadi pada UU Cipta Kerja, kita harus meninjau ulang penggunaan metode ini. Apalagi masih ada tiga rancangan UU (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

2019-2024 yang juga akan menggunakan metode omnibus, yaitu RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan

Perekonomian. ------------------------- _ READ MORE: MENGAPA UU CIPTA KERJA TIDAK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA TAPI MEMPERKUAT OLIGARKI _ ------------------------- MENGADOPSI TANPA

MENGANTISIPASI Metode omnibus merupakan metode pembentukan peraturan yang umumnya digunakan di negara yang menganut sistem _common law_, seperti Inggris dan Amerika Serikat (AS). Negara

penganut sistem ini menjadikan kasus atau putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Dalam penggunaannya di kedua negara tersebut, metode ini memang memiliki beberapa kelebihan yakni dapat

mempersingkat proses legislasi sehingga bisa menghemat anggaran pembentukan peraturan dan memudahkan dalam melakukan penataan serta penyederhanaan regulasi. Namun metode ini juga memiliki

cacat bawaan antara lain: mudah ditunggangi kepentingan politik tertentu, ketidaksesuaian isi dengan judul, penyelundupan pasal, dan penutupan ruang partisipasi publik. Untuk mengatasi cacat

bawaan tersebut, banyak negara _common law_ menerapkan ketentuan-ketentuan khusus dalam penggunaan metode omnibus, yakni harus memuat pasal-pasal yang saling berkaitan dengan tujuan

tertentu (_interrelated topics_) dan mewajibkan UU hanya mengatur satu subjek. UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 yang mengatur tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan (UU PPP) memang tidak melarang penggunaan metode ini, tetapi tidak pula mengenal secara langsung metode omnibus. Indonesia adalah negara penganut sistem _civil law_,

yaitu negara yang menggunakan tiga sumber hukum, yaitu undang-undang (_statute_), peraturan turunan (_regulation_), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (_custom_). Putusan

pengadilan pada sistem hukum _civil law_ seringkali dianggap bukan suatu hukum. Sebagai penganut sistem _civil law_, lazimnya Indonesia menggunakan metode kodifikasi dalam menggabungkan

peraturan. Kodifikasi adalah metode penyusunan peraturan dengan membuat suatu kitab yang berisi gagasan hukum yang sistematis, jelas, tidak bertentangan, dan tidak repetitif. Dari pengalaman

Inggris dan AS seharusnya Indonesia dapat mengantisipasi kelemahan penggunaan metode ini, apalagi penggunaaan metode omnibus sudah dipersiapkan sejak 4 tahun yang lalu. Kemudian kita juga

mengetahui, tahun lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden melakukan revisi terhadap UU PPP, namun tidak memasukkan aturan terkait metode omnibus. Ini menunjukkan bahwa pengadopsian

metode ini tidak disertai dengan kajian yang matang atau memang tidak ada keseriusan untuk mengantisipasi kelemahannya. ------------------------- _ READ MORE: UU CIPTA KERJA MENGUBAH KONSEP

DISKRESI, BERDAMPAK BURUK PADA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN _ ------------------------- PRESEDEN LEGISLASI BURUK UU Cipta Kerja tidak hanya bermasalah secara substansi namun juga bermasalah

dalam prosedur pembentukannya. UU ini tidak bisa menjawab masalah jumlah regulasi berlebih dan tidak harmonis sesuai dengan tujuan awal. Kita bisa melihat dari UU tentang pertambangan

mineral dan batubara (UU Minerba) yang telah direvisi pada Juni, namun ada pasal-pasalnya yang masuk dalam UU Cipta Kerja juga. UU Cipta Kerja juga banyak membuat ratusan aturan delegasi -

yaitu peraturan pelaksanaan yang akan menjelaskan teknis pengaturan lebih lanjut-, yang tentunya berseberangan dengan semangat awal untuk mengurangi jumlah regulasi. Potensi tinggi konflik

kepentingan dan oligarki politik bisa dilihat dari dominasi pebisnis di DPR (55% dari 575 anggota). UU ini juga tidak sesuai antara isi dengan judul. Namanya Cipta Kerja, namun isinya lebih

kepada pengaturan terkait investasi dan kemudahan berusaha. Ada pula indikasi penyelundupan pasal dengan menyelipkan empat pasal terkait aturan perpajakan, yang sejak awal tidak masuk dalam

usulan materi UU Cipta Kerja. Banyaknya peraturan yang diubah lewat UU ini - sekitar 78 UU menurut salah satu versi draf - membuat pengawasan masyarakat terhadap materi menjadi sangat minim.

Yang paling berbahaya adalah penutupan ruang partisipasi publik dengan hanya melibatkan pihak-pihak tertentu dan masukan dari masyarakat yang tidak diakomodir dalam UU Cipta Kerja. Sejak

awal kita dipertontonkan dengan permasalahan proses legislasi UU ini, dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan hingga proses pengesahan yang demikian terburu-buru. Ada bermacam

drama, mulai dari proses yang kilat, rapat yang dilakukan di masa reses dan di luar jam kerja, tidak ada draf tersedia pada saat sidang paripurna pengesahan, hingga tersebarnya berbagai

macam versi draf yang sulit untuk diverifikasi. Ini membuktikan bahwa UU Cipta Kerja merupakan UU terburuk yang mengabaikan proses legislasi. ------------------------- _ READ MORE: PANEL

AHLI: UU CIPTA KERJA TAK JAMIN INVESTOR DATANG KE INDONESIA, LINGKUNGAN BERPOTENSI MAKIN RUSAK _ ------------------------- MEMBATASI OMNIBUS Untuk itu, perlu sesegera mungkin dilakukan

revisi terhadap UU PPP untuk mengatur pembatasan penggunaan metode Omnibus. Misalnya soal batasan jumlah peraturan yang bisa di-omnibus-kan, format perancangan dan penulisan, waktu minimal

pembahasan peraturan, serta kewajiban satu subjek dan lingkup pengaturan yang berkaitan. Apabila pembatasan ini tidak dilakukan maka sudah selayaknya metode omnibus ini tidak digunakan lagi

dalam pembentukan peraturan di Indonesia karena berbahaya terhadap eksistensi Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi. ------------------------- _Ikuti perkembangan terbaru

seputar isu politik dan masyarakat selama sepekan terakhir. Daftarkan email Anda di sini._